Perlombaan Teknologi Persenjataan dan Ruang Angkasa (Akibat Perang Dingin)

Perang dingin antara dua negara adidaya ditandai oleh perimbangan persenjataan nuklir dan personil militer. Sehingga kegiatan ini disebut sebagai politik Balance of Power. Unjuk kekuatan kedua negara adidaya tersebut diikuti perlombaan dalam bidang teknologi militer dan ruang angkasa dimana keduanya saling unjuk kecanggihan.

Jika muncul isu sensitif dapat saja membawa kedua belah pihak pada isu global yang menyebabkan munculnya perang secara terbuka. Perang dingin juga dapat menimbulkan perlombaan senjata antara pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan senjata yang dilakukan kedua negara tersebut berupa perlombaan senjata nuklir. Perlombaan senjata nuklir ini dikhawatirkan akan menyebabkan meletusnya perang nuklir yang dasyat yang dapat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia sebab jangkauan senjata nuklir sangatlah luas bisa menjangkau antarnegara dan antarbenua.

Kedua blok membangun pusat-pusat tombol peluncuran senjata nuklir berbagai negara yang berada di bawah pengaruhnya. Untuk mengurangi meningkatnya perlombaan senjata nuklir pada kedua belah pihak maka PBB membentuk Atomic Energy Commission yang bertujuan mencari jalan dan cara untuk mengembangkan penggunaan tenaga atom untuk maksud damai serta mencegah penggunaannya untuk tujuan perang. Pada akhir Desember 1946 komisi setuju untuk mengadakan pengawasan dan pengaturan ketat guna mencegah produksi senjata-senjata atom yang dilakukan secara diam-diam. Tetapi Uni Soviet keberatan dan mengemukakan usul pengurangan senjata secara menyeluruh.

 Sementara AS tidak setuju, hingga akhirnya US memveto usul AS dalam sidang Dewan keamanan. Pada tahun 1949, US mengadakan uji coba peledakan bom atomnya yang pertama. Yang ditanggapi dengan pembuatan bom hidrogen oleh AS yang diuji pada November 1952, meskipun begitu ternyata US pun sudah dapat membuat bom hidrogen sendiri.

Hingga tahun 1983, perbandingan kekuatan senjata nuklir Uni Soviet menunjukkan posisi yang unggul dibanding dengan kekuatan Amerika Serikat.

Isu-isu baru Mengenai Perang Dingin

Berakhirnya salah satu episode dalam hubungan antar bangsa berupa Perang Dingin, melahirkan realitas baru dalam perhatian negara besar dan negara yang bekas komunis. Isu-isu utama yang menjadi pilar hubungan internasionalpun mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut namun tak dipungkiri adanya perhatian baru dalam tata hubungan antar negara dan antar bangsa.

Sedikitnya ada empat isu yang jadi sorotan baru. Pertama, pada era pasca Perang Dingin, perhatian lebih difokuskan pada usaha memelihara persatuan  dan kesatuan bangsa menghadapi lingkungan internasional yang belum jelas. Lingkungan internasional sekarang lebih kabur, lebih tidak menentu dan lebih mengandung kompetisi meraih akses pada ilmu, modal dan pasar di negara-negara kaya.

Kedua, sorotan ini tidak terlalu baru tapi sekarang muncul ke permukaan yakni soal keamanan regional. Fenomena di Asia Tenggara dengan prakarsa ASEAN mengukuhkan zona bebas nuklir termasuk salah satu ciri dimana keamanan regional penting bagi kawasan ini. Ketiga, sorotan dunia jatuh kepada masalah ekonomi-politik internasional.

Isu ini sebenarnya telah bangkit sekitar 1971-1972 ketika sistem Bretton Woods runtuh pada saat kebangkitan ekonomi Jerman dan Jepang mulai menganggu pasar AS. Jika disorot lebih dalam, pembentukan blok-blok ekonomi bisa dikatakan sebagai akibat dari menguatnya isu ini. Perhatian keempat terpusat pada apa yang dinamana sebagai “3 in 1” yakni lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi.

Dibandingkan dengan tiga tema di atas, isu ini sangat dominan dalam pemberitaan pers internasional. Bahkan dalam setiap konferensi dan pertemuan puncak, masalah ini tidak jarang disinggung terutama ketika negara-negara industri menyoroti negara-negara yang sedang berkembang. Bilhari Kausikan  (1993), Direktur Biro Asia Timur dan Pasifik di Kemlu Singapura sudah meramalkan bahwa isu HAM telah menjadi isu yang legitimate dalam hubungan antar negara.  Ia menyatakan, bagaimana sebuah negara memperlakukan warga negaranya tak lagi masalah eksklusif sebuah negara.

Namun demikian, penekanan Barat terhadap HAM akan mempengaruhi nada dan tekstur hubungan internasional pasca Perang Dingin.Menurut Kausikan, isu-isu HAM menyangkut soal upah, kondisi bekerja, serikat buruh, standar hidup, hak-hak wanita dan anak-anak, hiburan dan waktu cuti, keamanan dan tunjangan sosial serta lingkungan.  Ia melihat telah terjadi pemaksaan dari Barat untuk menentukan standar HAM yang seharusnya dilaksanakan negara-negara di Asia misalnya.

Sedangkan Aryeh Neier, Direktur Human Rights Watch, menyebutkan lebih spesifik nilai-nilai HAM yang disebarkan di seluruh dunia. Ia antara lain menyinggung soal hak setiap orang bebas dari hukuman tak adil dan arbitrari, persamaan ras, etnik , agama atau gender. Hal-hal ini ikut menentukan pola hubungan antar negara.

Pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perubahan lingkungan mempengaruhi hubungan antar bangsa. Jika pada masa Perang Dingin isu-isu ideologis dan militer sangat dominan. Hampir semua hubungan antar bangsa diterjemahkan kedalam konteks perang ideologi.Pada era pasca Perang Dingin, tema-tema ideologis menyurut. Sebagai gantinya muncul isu-isu seperti hak asasi manusia, politik-ekonomi dan demokratisasi sebagai salah satu indikator yang menentukan hubungan internasional

Pola Perang Dingin

Paradigma Perang Dingin 1949-1989 terbagi pada beberapa tahap perkembangan sesuai dengan realitas hubungan antarbangsa. Secara politis Perang Dingin terbagi atas tahap 1947-1963 dengan beberapa puncak persitiwa seperti Blokade Berlin 1949, Perang Korea 1950-1953, Krisis Kuba 1962 dan Perjanjian Proliferasi Nuklir 1963.Selanjutnya selama Perang Vietnam 1965-1975, paradigma Perang Dingin terbatas pada persaingan berkelanjutan antara AS dan Uni Soviet di beberapa kawasan strategis dunia.

Salah satu yang terpenting, terjadi dalam Perang Arab-Israel 1967-1973. Perundingan senjata  strategis yang mulai dirintis dan dikukuhkan melalui Perjanjian SALT I juga menjadi salah satu ciri periode ini.Selama kurun waktu yang panjang itulah isu-isu seperti pertentangan ideologis, perebutan wilayah pengaruh, pembentukan blok militer, politik bantuan ekonomi yang dilatarbelakangi kepentingan ideologis, spionasi militer dan pembangunan kekuatan nuklir menjadi tema-tema penting.

Oleh karena itu di tengah pertentangan  Blok Timur dan Barat itulah muncul apa yang disebut Negara Non Blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdiringa Gerakan Non Blok yang banyak menarik perhatian negara-negara yang baru merdeka sesudah 1945. Cina meskipun tergolong negara besar dan memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, namun menjadi salah satu anggota GNB hingga kini.

Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat

Perang Dingin (Cold War) ditandai dengan pembagian blok yang kentara antara Blok Timur pimpinan Uni Soviet yang berhaluan komunis dengan blok Barat pimpinan Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Hubungan internasional pada kurun waktu sejak berakhirnya Perang Dunia II tak lepas dari kerangka Perang Dingin.

Dominasi  Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya menyebabkan hubungan internasional sangat dipengaruhi kepentingan kedua negara adidaya.  Tidak mengherankan muncullah blok-blok aliansi yang lebih didasarkan pada persamaan ideologis.Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang kemudian dilengkapi dengan perangkat militer.  Pertentangan sistem hidup komunis dan liberal ini sedemikian intensifnya sehingga pada akhirnya perlombaan senjata tak dapat dihindarkan lagi karena dengan jalan menumpuk kekuatan nuklir itulah jalan terakhir menyelamatkan ideologinya.Jadi perang ini lebih menjurus kepada perang antara liberalisme melawan komunisme.

Menurut Juwono Sudarsono (1996), secara resmi apa yang dikenal sebagai Perang Dingin berakhir pada kurun waktu 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Timur pada 3 Oktober 990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai antara lain runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya. Artikel ini berusaha mengeksplorasi tema-tema yang muncul dalam hubungan internasional setelah Perang Dingin .  Munculnya tema-tema baru atau berlanjutnya tema-tema lama dalam kerangka hubungan antar bangsa tak hanya mengubah cara pandang negara besar terhadap negara kecil tetapi juga dalam tingkat tertentu bisa menggeser pola diplomasi antar negara.